27 April 2012

dsb.

dan saya bingung.

ketika 'running' berarti 'menunggu'...

http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GEOMORPH_Lab/images/tquick.gif

http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/Vulkansky/dreameu_ani.gif

http://www.svasek.com/img/ani-finel3d-westerschelde.gif

hanya mereka motivasi saya. semangaaaaat!

"kamu interest ga ngeliat ini?"
"tertarik sih, Pak."
"do it then."

Rangkuman Mata Kuliah Perekayasaan dan Pembangunan Wilayah Pesisir

1. PEMETAAN BERBASIS GEO-DEMOGRAFI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi merupakan ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi, sementara demografi merupakan ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemetaan berbasis geo-demografi merupakan pemetaan yang tidak hanya mempertimbangkan nilai ukuran yang bersifat kebumian, tapi juga yang bersifat kependudukan. Contohnya, dalam pemetaan tanpa basis demografi, nilai-nilai yang dibutuhkan dalam pemetaan hanyalah nilai-nilai koordinat yang didapatkan dari pengukuran di lapangan, sementara dalam pemetaan berbasis geo-demografi, dibutuhkan pula nilai-nilai yang bersifat kependudukan seperti jumlah penduduk secara umum, jumlah angkatan kerja, jumlah usia sekolah, dsb yang juga didapat dari survei di lapangan. Pemetaan berbasis geo-demografi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah lahan dengan jumlah penduduk yang menempati lahan tersebut.
Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan sumber daya dengan jumlah tetap, sementara penduduk terus mengalami perubahan jumlah. Dengan pemetaan berbasis geo-demografi, salah satunya dapat diketahui rasio lahan dengan jumlah penduduk yang menempatinya untuk menganalisis kelayakan lahan tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan jika terdapat data proyeksi pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.
Beberapa aplikasi dari pemetaan berbasis geo-demografi ini antara lain adalah Peta Rasio Lahan Sawah dan Jumlah Petani, Peta Rasio Lahan Penangkapan Ikan dan Jumlah Nelayan, Peta Rasio Fasilitas Pendidikan dan Usia Sekolah, serta peta-peta rasio lahan lainnya.

2. RASIO LAHAN

Menurut Dr. Dwi Wisayantono, rasio lahan merupakan nilai perbandingan antara entitas lahan (fungsi, luas, produktivitas) dengan entitas manusia (jumlah, pertumbuhan, struktur). Contohnya, dalam suatu daerah persawahan, setiap petani memiliki luas lahan 300 m2, berarti rasio lahan dalam daerah tersebut adalah 300 m2/petani. Secara umum, rasio lahan ini dapat dianggap sebagai tolak ukur kemakmuran dari suatu daerah, karena lahan/tanah sendiri merupakan sumber daya yang berjumlah tetap dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nilai ekonomi tanah ini dikatakan sangat tinggi karena berbagai peristiwa ekonomi dapat terjadi pada suatu bidang tanah, seperti kegiatan bercocok tanam, pendirian pemukiman warga, pendirian bangunan-bangunan komersil, pendirian fasilitas pendidikan, hingga pendirian fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit.
Pada pembahasan sebelumnya, telah diberikan beberapa aplikasi pemetaan berbasis geo-demografi yang memanfaatkan rasio lahan sebagai metode kuantifikasinya. Metode ini digunakan karena pengaplikasiannya yang cukup mudah serta dapat dilakukan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan dengan adanya data pertumbuhan penduduk per-periode waktu tertentu. Dengan mengetahui proyeksi rasio lahan pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, dapat dibuat kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan kemakmuran daerah tersebut, baik dengan mempertahankan jumlah rasio lahan maupun pengambilan tindakan-tindakan yang melibatkan daerah lain untuk keberlangsungan hidup penduduk daerah yang bersangkutan.

3. OPTIMISASI PENENTUAN LUAS LAHAN

Menurut Beveridge dan Schechter (1970), optimisasi adalah metode untuk mencari hasil atau nilai terbaik suatu tujuan berdasarkan kendala atau batasan variabel sumber daya yang digunakan. Struktur metode optimisasi ini dibangun oleh dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Optimisasi penentuan luas lahan berkaitan dengan optimisasi spasial, di mana struktur fungsi tujuan dan kendalanya terikat oleh variabel yang memiliki kedudukan spasial tertentu.
Dalam optimisasi penentuan luas lahan, dibutuhkan variabel-variabel tertentu yang bersifat mengikat kebijakan alokasi lahan. Artinya, sebelum melakukan optimisasi, kebutuhan dari variabel-variabel tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi. Contohnya, dalam suatu luasan bidang tanah, terdapat tiga jenis usaha dengan jumlah lahan minimal masing-masing. Optimisasi lahan baru dapat dilakukan ketika jumlah lahan minimal masing-masing usaha tersebut telah terpenuhi. Optimisasi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mencari alokasi lahan untuk nilai ekonomi yang paling baik, seperti yang telah didefinisikan oleh Beveridge dan Schechter sebelumnya.
Jika optimisasi lahan secara internal tidak dapat dilakukan akibat kurangnya jumlah lahan, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk memenuhi kekurangan lahan tersebut, baik dengan cara menyediakan barang pengganti, penambahan jumlah produksi per-luasan lahan, maupun impor dari daerah lain.

4. SARAN

Mata kuliah Perekayasaan dan Pembangunan Wilayah Pesisir merupakan salah satu mata kuliah yang menurut saya tidak hanya memberi bekal teori, tapi juga memperluas wawasan. Untuk perkuliahan selanjutnya, saya menyarankan untuk memperbanyak studi kasus serta diadakan semacam simulasi pemilihan pemerintah daerah dengan konsep pemetaan berbasiskan geo-demografi untuk membawa aura dunia nyata ke dalam kelas, sehingga apa yang dikerjakan dalam latihan-latihan di kelas tidak hanya menginspirasi, tapi kelak dapat dilakukan di masa depan.

REFERENSI
Pusat Bahasa Departemen Pendudukan Nasional Republik Indonesia. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Wisayantono, D. (2011). Slide Mata Kuliah Perekayasaan dan Pembangunan Wilayah Pesisir: Optimisasi Spasial dan Rasio Lahan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Wisayantono, D. (2012). Slide Mata Kuliah Perekayasaan dan Pembangunan Wilayah Pesisir: Mengukur Rasio Lahan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

23 April 2012

5 people you (will) meet (and be) after graduation

menurut dosen saya, pak dwi wisayantono alias pak tono, ada 5 jenis orang di dunia kerja:

1. birokrat.
segala kebijakan bergantung pada orang ini. orang yang berada pada kelas ini hampir selalu berkonotasi negatif. posisi ini (sayangnya) lebih banyak diisi oleh orang" yang, err, yaa, begitulah. gini deh. berapa banyak lulusan perguruan tinggi negeri yang mau jadi bupati/walikota?

2. wirausahawan.
segala sesuatu oleh orang ini dijadikan uang. tambahan dari pak poerbandono, menurut beliau, a bussinessman is a noble person. kenapa? karena dia memberi pekerjaan bagi orang lain. lagi", sayangnya, persentase wirausahawan di Indonesia masih di bawah 1%, di mana menurut pak ciputra, pemilik ciputra group itu, perlu sedikitnya 2% wirausahawan untuk menaikkan status Indonesia menjadi negara maju.

3. scientist.
segala sesuatu diteliti, dianalisis, dan dikembangkan oleh orang ini. padahal belum tentu dia mendapat upah atas penelitiannya. bahkan hasilnya pun bukan dia yang akan menikmati. itulah mengapa pak tono menyebut mereka 'ahli surga.' dan, lagi", sayangnya, posisi ini masih belum terlalu diakui dan dianggap di Indonesia. berapa sih duitnya scientist? dapet duit buat penelitian aja udah syukur, gimana mau cari profit?

4. common people.
orang biasa. bekerja untuk mencari uang untuk makan. sudah terlalu banyak orang Indonesia yang berada dalam kelas common people. bukan berarti mereka tidak dibutuhkan, namun kelas seperti ini di negara maju sepertinya sudah menjadi sekedar sambilan. contoh: menjadi pelayan di restoran bukan merupakan suatu 'pekerjaan' tapi hanya merupakan 'sambilan' anak" SMA maupun mahasiswa sembari bersekolah/berkuliah.

5. loser.
silakan dinilai sendiri.

jadi, pilih yang mana?

Zonasi Batas Penangkapan Ikan menurut Jenis Armada Nelayan

Gabriella Alodia, 2012

1. PENDAHULUAN

1.1. Kategori Batas Wilayah

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) membagi wilayah maritim dalam suatu negara ke dalam tiga zona, yaitu laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yuridiksi terhadap aktivitas-aktivitas tertentu, serta laut yang berada di luar kedua zona di atas. Zona yang akan dibahas di sini hanyalah zona jenis ke-2, yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Tambahan.

1.2.1.  Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut UU RI No. 5 Tahun 1983, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif ini bermula klaim negara-negara seperti Chile, Ecuador, dan Peru dalam Santiago Declaration atas kedaulatan mereka terhadap wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis pantai. Klaim ini kemudian dikembangkan untuk tujuan ekonomi dengan ditegaskannya kewajiban pemerintah dalam menjamin akses rakyatnya untuk mendapatkan persediaan makanan dan juga untuk mengembangkan ekonominya pada deklarasi tersebut.

Secara umum, hak-hak negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982 adalah:
a. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati atau non-hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya.
b. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin.
c. Yuridiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan penjagaan lingkungan maritim, namun demikian negara pantai tidak boleh mendirikan instalasi yang membahayakan pelayaran di daerah yang sudah menjadi lintasan pelayaran internasional.

Di samping negara yang bersangkutan, negara-negara yang berbatasan dengan suatu Zona Ekonomi Eksklusif juga memiliki hak atas zona tersebut, yaitu hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional.

1.2.2. Zona Tambahan Teritorial

Menurut UU RI No. 43 Tahun 2008, Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Secara tradisional, zona ini adalah bagian dari laut bebas, tapi negara dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam zona tersebut, antara lain melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan/fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Dalam zona ini, negara tidak dapat menetapkan peraturan-peraturan nasionalnya sebagaimana pada Laut Teritorialnya. Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 dari Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1958, kekuasaan mencegah hanya dapat dilakukan atas kapal-kapal yang akan masuk dan kekuasaan menghukum diterapkan terhadap kapal-kapal yang akan meninggalkan zona tambahan.

1.2. Klasifikasi Armada Nelayan

Armada nelayan, khususnya perahu bermotor, diklasifikasikan dalam kelas-kelas sesuai dengan kapasitas penampungan berat kotornya. Dalam hal ini, terdapat suatu kasus di mana diberikan kelas-kelas perahu nelayan yang dapat menampung produksi < 1 Ton, 1-5 Ton, 5-10 Ton, 10-30 Ton, dan > 30 Ton. Kapasitas penampungan ini tentunya berhubungan dengan batas-batas penangkapan agar masing-masing armada dapat memperoleh produksi yang maksimal tanpa kerugian bahan bakar akibat terlalu jauh melaut. Dalam tulisan ini, akan diberikan suatu konsep batas penangkapan ikan berdasarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif serta Zona Tambahan di Indonesia.

2. KONSEP ZONASI BATAS PENANGKAPAN IKAN MENURUT KLASIFIKASI ARMADA NELAYAN

Zonasi batas penangkapan ikan perlu dilakukan agar setiap armada kapal dapat memaksimalkan produksi hariannya. Salah satu teknik zonasi yang cukup mudah adalah dengan membandingkan kapasitas penangkapan ikan dalam suatu armada dengan batas-batas laut teritorial dan tambahan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Tambahan.

Atas pemahaman tersebut, penulis mengusulkan konsep batas-batas zona yang didapatkan dari rumus berikut:



di mana:
BZEE : Batas Daerah Penangkapan Ikan Zona Ekonomi Eksklusif (mil)
BZEE : Batas Daerah Penangkapan Ikan Zona Tambahan (mil)
GT : Gross Ton (diambil dari batas maksimum klasifikasi, contoh: dari 1-5 Ton diambil 5 Ton)
GT  : Gross Ton Maksimum (diambil 50 Ton)

Dari perhitungan tersebut, batas-batas Daerah Penangkapan Ikan dapat dikuantifikasi dalam suatu tabel. Batas-batas ini dihitung dari batas laut tertorial negara.

TABEL BATAS-BATAS PENANGKAPAN IKAN MENURUT KLASIFIKASI
ARMADA NELAYAN, ZONA EKONOMI EKSKLUSIF,
DAN ZONA TAMBAHAN


REFERENSI

UNCLOS 1982.
UU RI No. 5 Tahun 1983.
UU RI No. 43 Tahun 2008.
Windari, R. (2009). Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

dibuat sebagai tugas Mata Kuliah Perekayasaan dan Pembangunan Wilayah Pesisir.

14 April 2012

pour the rain to the fire


because setting fire to the rain is too mainstream. and you know what?


i'm kind of proud, having an (almost) exact same thing with this Robert Doisneau man. mwahahahah.

04 April 2012

penampilan

G: kritik gw donk.
P: kritik apa?
G: apa aja.
P: yaa, lo mau gw kritik dalam aspek apa?
G: contoh aspek?
P: personality, penampilan..
G: penampilan?
P: ..... hehe, jangan bahas yang itu deh.
G: ......
Template developed by Confluent Forms LLC